Pentingnya Peran Pendamping dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Mojokerto

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos), penting bagi para pendamping untuk bersikap tegas dalam memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan peruntukannya. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menekankan hal ini saat melakukan silaturahmi dengan warga di Masjid Baiturrahman, Desa Jatijejer, Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dalam pernyataannya pada Minggu (6 April 2025), Gus Ipul mengajak bupati dan wakil bupati daerah tersebut untuk turut berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan penyaluran bansos.

Fokus pada Keberlanjutan dan Kemandirian Masyarakat

Gus Ipul mengingatkan bahwa program bansos tidak dirancang untuk menjadi solusi permanen bagi masyarakat, kecuali bagi kelompok tertentu seperti lansia dan penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mendorong masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam usia produktif, untuk keluar dari ketergantungan pada bantuan sosial. Dengan kata lain, pemerintah ingin agar masyarakat mampu beralih ke program-program lain yang lebih produktif dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri mereka.

Program Pemberdayaan Sebagai Solusi Alternatif

Untuk mendukung kebangkitan dan kemandirian masyarakat, Gus Ipul menyarankan agar masyarakat memanfaatkan berbagai program pemberdayaan yang ditawarkan oleh pemerintah. Program-program tersebut mencakup dalam bidang ekonomi, pelatihan keterampilan, serta dukungan modal untuk usaha kecil dan menengah (UMKM). Ini merupakan langkah yang strategis, di mana masyarakat akan dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan yang memadai sehingga mereka dapat mengelola usaha secara mandiri dan berkelanjutan.

Evaluasi Kinerja Pendamping sebagai Langkah Awal

Dalam konteks ini, Gus Ipul juga mengungkapkan pentingnya penilaian kinerja pendamping. Dengan melibatkan 107 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan pilar sosial lainnya, proses evaluasi akan membantu meningkatkan kinerja mereka dalam memberikan pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pendamping yang berperforma baik tentu akan berkontribusi pada keberhasilan program bansos dan membantu masyarakat untuk lebih mandiri.

Tujuan Akhir dari Bantuan Sosial

Gus Ipul menegaskan bahwa tujuan pemerintah dalam memberikan program bansos, termasuk PKH, adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta membimbing KPM menuju kemandirian. Sebanyak Rp 330,031 miliar telah dialokasikan untuk program bansos ini selama setahun, yang ditujukan untuk 95.900 KPM di Kabupaten Mojokerto. Angka ini menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, tetapi juga menjadi tantangan untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan berdampak positif.

Mendorong Suasana Kerjasama antara Pemerintah dan Masyarakat

Gus Ipul berharap agar semua pihak, termasuk bupati, wali kota, dan kepala daerah lainnya, dapat memiliki wewenang untuk menilai kinerja pendamping. Hal ini bertujuan menciptakan suatu ekosistem kerja yang positif, di mana pendamping dan masyarakat dapat berkolaborasi dengan lebih baik. Dengan membangun komunikasi yang transparan dan efektif, diharapkan kepentingan masyarakat akan langsung terakomodasi dalam pelaksanaan program-program sosial yang ada.

Peran Aktif Komunitas dalam Program Sosial

Dalam konteks penyaluran bansos, peran aktif masyarakat dalam pemanfaatan bantuan menjadi sangat penting. Gus Ipul menekankan pentingnya pemahaman masyarakat tentang program-program yang ada, sehingga mereka dapat memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia secara efektif. Pembinaan dan pendampingan kepada KPM menjadi faktor kunci agar mereka dapat lulus dari program bantuan sosial dan beralih ke program-program yang lebih produktif.

Peningkatan Literasi Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan literasi sosial dan ekonomi di kalangan masyarakat. Melalui pelatihan manajemen pengelolaan UMKM dan keterampilan lainnya, masyarakat akan diberikan pengetahuan tentang cara menjalankan usaha secara baik dan benar. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini, masyarakat tidak hanya memahami cara mengelola keuangan, tetapi juga dapat berinovasi dalam bisnis mereka.

Evaluasi Berkala untuk Meningkatkan Kualitas Bantuan

Salah satu langkah penting selanjutnya adalah melaksanakan evaluasi berkala atas program-program yang ada. Dengan melakukan evaluasi secara rutin, pemerintah dapat mengetahui efektivitas program yang telah dilaksanakan dan membuat perbaikan jika diperlukan. Hal ini juga akan berdampak positif bagi pendamping untuk meningkatkan kualitas bantuan yang diberikan kepada KPM dan masyarakat pada umumnya.

Pentingnya Kesadaran Kolektif

Kemandirian masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah. Kesadaran kolektif dalam mengambil bagian dalam program-program sosial juga menjadi vital. Penting bagi masyarakat untuk menyadari potensi yang ada di diri sendiri dan lingkungan mereka. Dengan demikian, mereka akan lebih terdorong untuk berinovasi, menciptakan peluang, dan berkontribusi bagi pengembangan daerah mereka.

Kesimpulan: Membangun Masa Depan yang Mandiri

Secara keseluruhan, inisiatif yang diambil oleh Gus Ipul dan pemerintah daerah Mojokerto mencerminkan komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih mandiri. Melalui penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, pengawasan yang ketat, serta program-program pemberdayaan yang terintegrasi, diharapkan masyarakat bisa bertransformasi menjadi lebih produktif dan berkelanjutan. Dengan semua langkah ini, diharapkan ke depannya masyarakat Mojokerto tidak lagi bergantung pada bantuan sosial, melainkan berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara mandiri.